Jokowi Sikapi Keluhan Panglima TNI

Screenshot_9

Presiden Joko Widodo bakal pelajari Ketentuan Menteri Pertahanan (Permenhan) Nomer 28 Th. 2015. Ketentuan ini pernah dikeluhkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

” Kelak permen-nya aku saksikan dahulu, ” kata Jokowi di lokasi Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa, 7 Februari 2017.

Apakah benar Air Kelapa Berguna untuk Kesehatan? Bekas Gubernur DKI Jakarta itu mengakui belum dapat bicara lebih jauh masalah permasalahan ini. Dia juga belum miliki gagasan untuk mempertemukan Panglima TNI serta Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.

Di tanya lebih jauh masalah apakah tahu masalah pernyataan Panglima yang mengakui dapat dicopot lantaran permasalahan ini, Jokowi cuma menjawab seadanya. ” Belum (tahu), ” secara singkat.

Terlebih dulu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengakui tak dapat mengawasi biaya di semasing TNI, baik Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) serta Angkatan Hawa (AU). Kewenangan dia mengawasi biaya terpotong karena ada Permenhan Nomer 28 Th. 2015.

” UU 25 th. 2004 mengatur alur rencana yang visioner dengan mekanisme bottom up serta top dengan cara terpadu. Semuanya ketentuan Menhan yang paling akhir telah benar, pas, serta systematis. Namun demikian nampak Permenhan Nomer 28 Th. 2015, kewenangan aku tak ada, ” kata Gatot dalam Rapat Kerja dengan Komisi I, Senin, 6 Februari 2017.

Gatot meneruskan, Panglima TNI miliki pekerjaan serta keharusan untuk bikin dokumen rencana periode panjang, postur strategis TNI periode menengah, serta periode pendek dan gagasan kerja TNI. Dalam pengangguran semestinya ada kerja sama juga dengan AD, AL, serta AU.

” Begitu, jadi Panglima TNI susah bertanggungjawab dalam ingindalian pada maksud tujuan pemakaian biaya TNI termasuk juga angkatan. Ini yang berlangsung, ” lebih Gatot.

Walau sebenarnya, lanjut Gatot, dalam UU TNI, kebijakan pertahanan serta support AD, AL, AU dibawah pimpinan Panglima TNI. Gatot cemas bila Permenhan itu selalu ada, jadi kewenangan dibawah Panglima TNI tak ada.

Artinya, kata dia, tak ada kontrol dari Panglima. Terlebih dalam ketentuan perundang-undangan biaya bertanggungjawab segera ke Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

” Mungkin saja ini tak mengenakkan, namun aku berikan buat adik-adik aku kelak agar betul-betul dapat mengontrol dari atas hingga ke bawah dari sisi biaya juga, ” tandas Gatot.

Gatot memaparkan sampai kini dia cuma tahu masalah berbelanja TNI keseluruhannya, tak tahu per angkatan. Untuk patroli laut, hawa, operasi perbatasan sebesar Rp2, 3 triliun ; program koordinasi alutsista Rp1, 3 triliun ; program profesional prajurit Rp500 miliar ; berbelanja pegawai Rp4, 3 triliun ; dan berbelanja barang perkantoran 36 unit kerja beberapa Rp1, 9 triliun.

Karena ketentuan itu juga, dianya tak tahu pembelian helikopter Agusta Westland 101 yang terakhir punya masalah.

Baca Juga :

Handphone dan Tablet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *